Aduan Klinik Hukum Peradi

Peradi Nyatakan Dept Collector Bisa Dipidana

No comment 70 views


banner 160x600
Women faceilustrasi istimewa

SEMARANG,fAKTAJATENG.com-Setelah mendapat keluhan dan pertanyaan dari sejumlah warga terkait aksi dugaan perampasan kendaraan bermotor oleh pihak-pihak yang mengaku dari beberapa lembaga pembiayaan (debtcollector), Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang langsung surati Kapolda Jateng.Dari informasi yang diterima Peradi baik di Semarang, Pemalang, Batang, Kendal dan khususnya di Grobogan, dalam 1 minggu terakhir sudah terjadi 2 kali perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oknum debtcollector terhadap pelajar sekolah. Peradi menyebutkan, atas aksi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku debtcollector memang sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan sering menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, apakah tindakan tersebut yang dilakukan di jalan umum atau di tempat-tempat umum dengan paksaan dan ancaman kekerasan diperbolehkan secara hukum.

Dalam penjelasannya, Ketua Peradi Semarang, Theodorus Yosep Parera mengatakan, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum jelas disebutkan, setiap dugaan perampasan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum debtcollector dengan dalih eksekusi, jelas-jelas merupakan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 368 ayat 1 KUHP, sehingga pelaku bisa diancam pidana penjara selama 9 tahun.

Maka dari itu, pihaknya meminta kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi utama untuk melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, untuk bertindak tegas melakukan tindakan hukum pra ajudikasi terhadap setiap dugaan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oknum-oknum debtcollector di wilayah Jawa Tengah.

Yosep menyebutkan, aturannya sudah jelas disebutkan, berdasarkan ketentuan bab V Pasal 29 tentang eksekusi jaminan fidusia Undang-Undang (UU) nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, serta dalam aturan Pasal 33 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Menurutnya, praktek perampasan kendaraan bermotor yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum debtcollectordan dibawa oleh lembaga pembiayaan tanpa pernah memberitahukan hasil penjualan kepada pemberi fidusia, maka jelas-jelas merupakan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP.

“Pihak berwenang yang dimaksud penjelasan Pasal 30 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kepolisian,”kata Yosep didampingi sejumlah pengurusnya, usai penyerahan surat tersebut, Rabu (14/9/2017)

Yosep menilai, saat ini kinerja kepolisian sudah semakin baik dan mendapat kepercayaan masyarakat, sehingga merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur kepolisian untuk lebih meningkatkan tugas dan fungsinya terhadap proses penegakan hukum.

“Kami berharap Kapolda Jateng segera memerintahkan seluruh jajarannya mengambil tindakan hukum terhadap seluruh pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan dugaan perampasan kendaraan bermotor yang diduga dilakukan oknum debtcollector,”tandasnya.

Sementara itu, oknum debtcollector berinisial WN membenarkan, proses kerja penarikan tersebut. Ia juga mengatakan, kadang melakukan praktik jual beli motor hasil sitaan.

"Saya sering jualnya dengan cara dipreteli dulu. Kalau ambil mesin, itu karena ada pemesan. Kalau tidak ada, saya ambil velg dan cakram. Atau bagian lain yang bisa dijual dengan mudah," ujarnya.

Ia sendiri mengaku melakukan pekerjaan tersebut, karena penghasilan sebagai debtcollector tidak menentu.

"Jadi kalau bisa menarik atau menyita satu motor, diberi bonus dengan nominal tertentu. Kalau tidak ada tarikan, maka kami tak ada uang," akunya.

Terpisah, Pakar hukum Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Suparmin dalam penjelasannya dihadapan mahasiswanya mengatakan, terkait pengambilan motor yang diambil debt collector kalau melalui prosedur yang sesuai dengan UU jelas tidak ada masalah, hanya saja kalau sudah menggunakan ancaman dan pemerasan maka bisa dikenai ancaman hukumannya.

“Kalau mengambil sesuai prosedur tidak ada masalah, kecuali kalau melakukan pengancaman, penerasan, maka ada ancaman hukumannya terhadap debt collector tersebut,”kata pensiunan anggota Polda Jateng ini kepada mahasiswanya.

Reporter :Dadang DP

Editor: Aryo Permana