Warga Kebongharjo Ngadu Ke Mantan Pimpinan KPK

No comment 89 views


banner 160x600
Women faceWarga Kebonharjo, Semarang Utara saat audiensi dengan Bibit Samad Riyanto didampingi Ketua GMPK Jateng, Edy Susanto beserta jajaran pengurus GMPK Kota Semarang di RM Mbok Berek, Semarang- Bayu Efendi

SEMARANG,FAKTAJATENG.com-Forum warga Kebonharjo, Semarang utara adukan permasalahan terkait sejumlah dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum atas pengusuran yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) beberapa waktu lalu, kepada Bibit Samad Riyanto yang merupakan mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Presiden SBY.

Dalam pertemuan itu 12 perwakilan warga Kebonharjo datang menemui rombongan Bibit Samad yang hadir didampingi pengurus Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), warga kemudian menyerahkan berkas barang bukti terkait sejumlah penyimpangan tindak pidana yang mengarah pada dugaan korupsi usai pemukiman Kebonharjo digusur. Penyerahan berkas itu dilangsungkan di halaman Bandara Ahmad Yani, Semarang, sedangkan audiensi dilangsungkan di Rumah Makan Mbok Berek, Semarang, pada Jumat, (9/15/2017).

Dalam pertemuan itu, Bibit Samad berharap dalam proyek yang disebutkan proyek negara tersebut, jangan sampai ada pihak-pihak ataupun instansi yang melakukan penyimpangan ataupun tindak pidana korupsi. Menurut Ketua Umum DPP GMPK tersebut, warga masyakarat jangan sampai dirugikan. Ia juga berjanji akan mempelajari kasus tersebut dan segera berkordinasi dengan pihak-pihak terkait, terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan warga.

“Kami di GMPK juga ada program advokasi akibat adanya pihak-pihak yang melakukan perbuatan semena-mena terhadap warga masyarakat. Apalagi kejadian pengusuran Kebonharjo ini sudah lama, jadi akan kami pelajari dan disikapi segera,”kata Bibit yang juga Ketua Satgas Dana Desa Kemendes PDTT ini, saat akan pulang ke Jakarta melalui bandahara Ahmad Yani Semarang.

Tokoh pendidikan di Kebonharjo, Diana Sukorina yang hadir dalam pertemuan itu berharap, melalui pertemuan dengan Bibit Samad permasalahan yang dihadapi warganya bisa segera diselesaikan dan diperhatikan oleh pemimpin-pemimpin di Jakarta, sehingga nantinya tidak berdampak merugikan masyarakat dan mencegah permainan oknum tak bertanggungjawab.

“Pak Bibit menyampaikan seberhasil apapun pembangunan suatu daerah, kalau efeknya merugikan masyarakat, maka jelas belum bisa dikatakan pembangunan itu disebut berhasil untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan, unsur dugaan pidana korupsi yang sudah kami rangkum dalam berkas, kami harap bisa diteruskan ke KPK oleh pak Bibit,”kata Diana diamini seluruh warga yang hadir.

Sementara itu, Ketua Forum RW Kebonharjo, Suparjo menyebutkan, warganya sengaja mengadu ke Bibit Samad salah satu alasannya terkait hasil audiensi Ombudmsan dengan PT KAI yang mana terungkap dana pengusuran sebesar Rp 44,4miliar. Selain itu, lanjut Suparjo, sejumlah oknum yang sempat bermain dalam proyek juga diadukan tentunya dengan didukung bukti kuat dari hasil temuan warga yang sudah diserahkan ke tim Bibit Samad.

“Kami juga bertanya, apakah betul itu dana pengusuran Rp 44,4miliar, jadi kami berharap melalui pak Bibit nanti bisa diteruskan ke KPK untuk mengungkap aktor yang bermain, biar jelas dan terkuak kebenarannya,”jelasnya.

Dalam audiensi itu, warga disambut dengan baik oleh tim Bibit. Suparjo juga menyatakan bersyukur bisa bertemu langsung dengan mantan pimpinan KPK tersebut. Pihaknya berharap melalui Bibit Samad nantinya bisa membantu permasalahan dan problem yang ada di Kebonharjo.

“Sekarang yang menangani Kebonharjo bukan PT KAI melainkan Dirjen Kereta Api Kementrian Perhubungan, kami pastikan warga bisa diajak berembuk dan hanya berharap ada ganti untung, warga juga sudah menunggu lama, maka jangan sampai digantung terlalu lama,”ungkapnya.

Terpisah, kuasa hukum warga Kebonharjo, Dio Hermansyah Bakri mengaku senang dengan pertemuan itu, karena banyak tokoh nasional yang mulai datang memperhatikan permasalahan yang diderita warga Kebonharjo tersebut. Ia berharap nantinya apabila ada indikasi korupsi segera mungkin bisa segera diteruskan ke KPK.

Ia menyampaikan, banyak masalah yang dihadapi warga, seperti pembongkaran bangunan yang tidak mendapatkan ganti rugi layak. Lalu, eksekusi bangunan diduga melanggar hak asasi manusia karena dilakukan saat ujian nasional dan ada warga meninggal dunia. Masalah lain, warga Kebonharjo juga was-was karena beberapa sertifikat hak milik (SHM) dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Pihaknya menyesalkan beberapa SHM yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak diakui, lalu bagaimana yang lainnya. 

"Ini bukan perkara kecil, karena menyangkut 3.360 SHM yang melibatkan 40 ribu warga. Layaknya pemerintah yang memperhatikan dan memedulikan masalah Rohingnya, warga Kebonharjo pun ingin mendapatkan perhatian," kata Dio. 

Reporter : Bayu Efendi

Editor: Aryo Permana